Oleh : Fransisko Chaniago, M.Pd
Memanifestasikan hakikat kemanusiaan tentunya melibatkan usaha setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, air, dan tempat tinggal, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan.
Ini melibatkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan atau dibiarkan terlantar dalam masyarakat.
Dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, kita mengakui dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial sering kali diakibatkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, masih ada kesenjangan besar dalam akses pendidikan antara individu yang kaya dan miskin, urban dan pedesaan, serta antara laki-laki dan perempuan.
Melalui pendidikan yang merata dan berkualitas, individu dari latar belakang apapun memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan membangun masa depan yang lebih baik. Pendidikan membuka pintu bagi pengetahuan, keterampilan, dan peluang, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
Mengutip dari opini yang ditulis oleh Sufyaldy pada Laman https://www.iainpare.ac.id bahwa pendidikan menjadi faktor kunci yang memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan dan harmonis, serta memastikan kesetaraan akses bagi semua.
Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang memberdayakan individu untuk mencapai potensi tertinggi mereka, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbudaya.
Untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, masih banyak ketimpangan yang perlu diatasi, seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kemiskinan yang menghalangi individu dari berpartisipasi dalam pendidikan. Meskipun pendidikan dianggap sebagai hak universal, kenyataannya masih ada banyak orang yang tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
Faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, geografis, gender, dan status sosial seringkali menjadi hambatan bagi banyak individu dalam mencapai pendidikan yang layak.
Dalam kasus ini, tanggung jawab untuk mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan diperlukan dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah memiliki peran utama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan akses pendidikan.
Ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, dan penyediaan bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, lembaga pendidikan, seperti sekolah dan universitas, juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan, serta mengidentifikasi serta mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh siswa.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi semua individu dengan memberikan dukungan sosial, advokasi untuk kesetaraan pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran.
Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan bahwa tantangan seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan kemiskinan dalam akses pendidikan dapat diatasi, memungkinkan setiap individu untuk meraih pendidikan yang layak sesuai dengan haknya.
Idealnya Pendidikan dapat menjawab persoalan ini, karena pendidikan mengajarkan tentang agama, hukum, sosial dan lainnya.
Menurut Siahaan, (2011), Pendidikan kita hanya menghasilkan mental ascription dari pada mental achievement. Mental ascription, Cenderung menghasilkan manusia yang selalu mempromosikan (memprioritaskan) sesorang hanya berdasarkan faktor pembawaan seperti status sosial, ekonomi, koneksi, jenis kelamin, keturunan maupun karakteristik individual.
Seharusnya juga diimbangi dengan (mental achievement) upaya mempromosikan (memberi kesempatan) seseorang berdasarkan prestasi atau kemampuannya dengan mengabaikan subyektifitas (Suryadi dan Tilaar,1993).
Kedua sikap mental ini jelas berlawanan, namun keduanya memiliki dampak yang signifikan dalam tatanan kehidupan sosial. Meskipun disadari bahwa memasyarakatkan mental achievement lebih penting daripada mental ascription, ini merupakan tanggung jawab bersama, terutama dalam konteks pendidikan secara global.
Namun, dalam banyak kasus, fokus pada pencapaian sering kali kurang ditekankan dalam sistem pendidikan, dan inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara mental ascription dan mental achievement.
Hal ini dapat menghasilkan lingkungan pendidikan di mana kesempatan tidak diberikan secara adil, dan individu mungkin tidak menerima pengakuan atau penghargaan yang seharusnya mereka dapatkan berdasarkan prestasi mereka.
Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih memperhatikan pencapaian dan kemampuan individu, dan mengurangi pengaruh faktor-faktor pembawaan dalam penilaian dan promosi.
Ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan berdasarkan usaha dan prestasi mereka sendiri.
Penulis adalah Dosen Manajemen Pendidikan Islam UIN Sutha Jambi
Discussion about this post