Warga XIV Koto Desak Proses Hukum Dugaan Korupsi BUMDes Dilakukan Secara Adil dan Transparan

Mukomuko, Aksara24.id – Warga Kecamatan XIV Koto terus menyuarakan harapan agar proses hukum terkait dugaan korupsi penyertaan modal BUMDes Karya Tanjung di Desa Lubuk Sanai III dijalankan dengan penuh keadilan dan keterbukaan.

Mereka menilai, kasus yang telah menyeret dua tersangka itu tak cukup hanya berhenti pada penetapan individu tertentu, melainkan harus dibuka secara terang agar tidak menimbulkan prasangka buruk di masyarakat.

Salah satu warga menyatakan, masyarakat sudah lama menunggu kejelasan hukum atas kasus yang dinilai meresahkan.

Ia menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan penanganan perkara tersebut.

“Masalah ini sudah berlangsung cukup lama. Kami ingin prosesnya benar-benar transparan, tidak ada yang ditutupi. Ini bukan sekadar soal hukum, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum,” ujarnya, Sabtu (21/6/2025).

Warga juga meminta Kejari Mukomuko untuk menindak semua pihak yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau kedekatan dengan kekuasaan.

Ia meyakini bahwa hanya dengan keadilan dan keterbukaan, kepercayaan masyarakat bisa pulih.

“Bila Kejari benar-benar bekerja profesional, tentu semua yang terlibat akan tersentuh hukum. Masyarakat bisa melihat sendiri siapa yang salah berdasarkan bukti, bukan sekadar rumor. Itulah yang kami harapkan,” tegasnya.

Warga lainnya menyampaikan apresiasi atas langkah awal Kejari dalam menetapkan dua tersangka.

Namun, ia juga berharap agar penegakan hukum tidak tebang pilih.

“Kalau memang ada oknum lain yang ikut menikmati uang negara, ya harus diusut. Kami tak ingin penegakan hukum hanya simbolis, tapi tuntas sampai ke akar,” katanya.

Masyarakat XIV Koto berharap, penanganan kasus ini bisa menjadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan desa dan memperkuat pengawasan penggunaan dana publik.

Mereka ingin agar isu-isu liar yang berkembang segera mereda, sehingga roda pemerintahan desa dapat kembali berjalan secara normal.

“Kalau hukum ditegakkan dengan adil dan jelas, masyarakat pasti tenang. Pemerintahan desa juga bisa bekerja lebih baik tanpa gangguan isu yang membingungkan,” tutup warga tersebut.

Dengan tekanan dan harapan masyarakat yang semakin kuat, warga menunggu komitmen Kejari Mukomuko untuk menegakkan hukum secara profesional dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. (HS)