Al Haris Harap FPK dan FKUB Jambi Terus Jaga Situasi Kondusif

Aksara24.id – Gubernur Jambi, Al Haris mengharapkan kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jambi terus berkontribusi dalam memperkuat dan meneguhkan keharmonisan dan kerukunan, kedamaian, tentram dan aman sehingga situasi di Provinsi Jambi selalu kondusif.

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Pengukuhan FPK Provinsi Jambi Periode 2022-2024 dan Pengukuhan FKUB Provinsi Jambi Periode 2022-2027, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (22/11/2022).

“Kedua forum ini yaitu FKP dan FKUB diciptakan oleh negara sudah diperhitungkan tugas dan fungsi masing masing, dimana FKP fokus kepada kerukunan, pemuka adat serta pemuka etnis antar ras, dan suku yang berbeda di Provinsi Jambi sedangkan FKUB untuk para tokoh agama, sehingga jika kedua pemuka forum ini sudah berkerja berserta jajarannya maka Jambi akan aman dan semua program pemerintah bisa terlaksana dengan baik,” ujar Al Haris.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pimpinan agama dan tokoh agama, pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat dan suku yang hadir saat ini dengan secara tulus meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini. Kehadiran para tokoh agama dan pemuka adat serta pemuka etnis berkumpul dalam sebuah forum, pada satu ruang dan waktu menunjukkan bahwa keharmonisan dan kerukunan umat beragama serta interaksi sosial antar ras, etnis, dan suku yang berbeda di Provinsi Jambi telah terwujud dengan baik,” sambungnya.

Al Haris mengharapkan sikap penerimaan yang baik dan saling menghargai dan berintegrasi dalam kemajemukan agama, ras, suku dan etnis di Provinsi Jambi terus terbina, terjaga, dan terpelihara dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kondisi ini, suatu faktor utama untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, yang menjadi kebutuhan tak hanya Provinsi Jambi namun tahun depan sudah memasuki tahun politik, untuk itu perlu terus terbina, terjaga, dan terpelihara dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, demi kedamaian negeri, untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat,” harap Al Haris.

Al Haris meminta kepada para tokoh agama, para pemuka adat dan etnis agar terus bergandengan tangan menjaga negeri ini dari disintegrasi, bekerja sama merawat kerukunan dan toleransi masyarakat, demi kehidupan yang kondusif dan harmonis.

Menjaga dan membina kerukunan dan kondusivitas daerah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja.

“Pembentukan FKP dan FKUB merupakan upaya untuk mengajak dan meningkatkan komitmen seluruh komponen bangsa, setiap lapisan masyarakat, agar turut memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan, sehingga konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal yang disebabkan permasalahan ras, suku, budaya serta agama yang dapat mengancam integritas nasional dapat dicegah dan tidak akan terjadi,” kata Al Haris.

“Kedepan tantangan semakin berat untuk itu, FKP dan FKUB bisa menjadi juru kunci perdamaian, kerukunan dalam masyarakat, perlu program yang menyentuh sampai kebawah, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Jambi telah menyediakan dana untuk itu perlu kebersamaan dalam menjaga kestabilan keamanan dan ketentraman ditengah masyarakat, buatlah program yang menyentuh kebawah, agar bisa terlakdana semua kedamaian,” lanjut Al Haris.

Al Haris juga berpesan agar FPK dan FKUB Provinsi Jambi dapat menjalankan tugasnya dengan optimal untuk mewujudkan dan menjaga integrasi, kerukunan serta keharmonisan dalam kemajemukan masyarakat, sebagai wadah dialog bagi pemuka adat dan etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat, aspirasi dan masukan dari FPK dan FKUB Provinsi Jambi sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah terkait pembauran kebangsaan serta kerukunan umat beragama demi mewujudkan masyarakat yang rukun dan sejahtera.

“Seluruh pengurus beserta anggota FKP dan FKUB dapat bekerja dan berbuat secara masif, aktif dan positif, memberi kontribusi yang membawa hasil yang baik untuk kedamaian daerah, serta memberi manfaat dan sumbangsih demi kepentingan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Jambi,” tutup Al Haris.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H. Mukti menyampaikan, organisasi ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah guna menjaring aspirasi masyarakat. Provinsi Jambi memiliki suku, ras, agama yang beragam, sehingga pembauran menjadi kunci utama kebangsaan.

“FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan. FKUB bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Mukti. (Kominfo/Adv)