Soal Aksi Protes Sopir Angkutan Batubara di Pos TPR Talang Gulo, Ini Penjelasan ATJ

Aksara24.id – Aksi protes sopir angkutan batubara yang tidak memiliki kartu bongkar muat di Pos TPR Talang Gulo, Kota Jambi pada Jumat dinihari (6/10) dinihari yang beredar melalui media sosial, mendapat tanggapan dari Asosiasi Transportir Batubara Jambi (ATJ).

Untuk diketahui, dalam video tersebut terlihat para sopir angkutan batubara sedang melakukan aksi protes dan belum memahami sistem yang ada, tetapi setelah pihak ATJ menjelaskan kepada para pengendara angkutan tersebut, mereka minta agar di tahan mobil nya, hingga menunggu management perusahaannya datang agar hak-hak mereka sama dengan pengemudi perusahaan lain.

“Coba dipikir, kami mau makan apa. Masalah pungutan ini, kalau ingin protes, seharusnya dilakukan langsung ke perusahaan,” kata Seorang pria dalam video tersebut.

Ketua ATJ, Karyadi, menanggapi pemberitaan tersebut dengan menyatakan perlunya keseimbangan berita sesuai dengan realita di lapangan.

“Jika ada klaim tentang kemacetan dan putar balik, itu sebaiknya dibuktikan secara langsung di lapangan,” ujarnya.

Karyadi juga menegaskan bahwa sopir-sopir batubara ini sering kali dihadapkan pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka ingin melintas di jalan umum dengan membawa batubara tanpa menghargai pengguna jalan lainnya.

Oleh karena itu, Satgas ATJ turun ke jalan untuk membantu mengawasi agar pengguna jalan merasa aman dengan adanya hauling batubara di jalan umum.

“Ada klaim bahwa mereka tidak memiliki kartu simpang bara, sebenarnya yang digunakan adalah kartu bongkar muat. Keliahatan sekali hoax dan ada juga yang beritakan armada sudah mau pulang, dibilang baru mau pergi. Itu sengaja membuat ujaran kebencian,” tuturnya.

“Boleh lah dilihat setiap malam, bagaimana ATJ berbuat. Kita membantu mobil terbalik, mobil patah as, mobil pecah ban, semua sopir-sopir kita bantu,” sambungnya.

Karyadi juga mengajak sopir-sopir yang bekerja di perusahaan yang tidak memberikan Jamsostek atau asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melapor kepada ATJ.

“Jika perusahaan tidak membantu, kami siap membiayai. Edukasi ini harus disampaikan bersama, bukan dengan menyebarkan berita Hoax,” tegasnya.

Karyadi menekankan pentingnya memberikan informasi yang akurat dan seimbang dalam pemberitaan.

“ATJ bukan anti kritik, tapi harapannya adalah pemberitaan yang seimbang, tidak menciptakan kegaduhan dalam situasi yang sudah mulai kondusif,” tutupnnya. (Hn)