Disperindag Mukomuko Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal, Pastikan Distribusi Tepat Sasaran

Mukomuko, Aksara24.id – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Mukomuko turun langsung meninjau sejumlah pangkalan gas elpiji 3 kilogram.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi gas bersubsidi tepat sasaran dan mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Kepala Disperindagkop Mukomuko, Nurdiana, SE, M.AP., menyampaikan bahwa secara umum kondisi stok LPG 3 kilogram di wilayah tersebut masih aman.

Sebagian besar pangkalan juga telah mematuhi aturan, termasuk verifikasi KTP kepada pembeli.

“Stok gas elpiji saat ini dalam kondisi aman. Mayoritas pangkalan mengikuti aturan yang berlaku, seperti verifikasi data pembeli agar gas subsidi tepat sasaran,” ujar Nurdiana, Jumat (12/4).

Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya untuk mengecek stok, tetapi juga mengawasi langsung praktik penjualan gas elpiji di lapangan.

Disperindagkop ingin memastikan tidak ada pangkalan maupun pengecer yang bermain nakal, seperti menimbun atau menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami temukan beberapa pangkalan yang tidak taat aturan. Seperti menjual ke warung-warung tanpa verifikasi KTP, jelas ini menyalahi prosedur. Pangkalan seperti itu siap menerima sanksi,” tegasnya.

Sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar bisa berupa teguran, surat peringatan, hingga pencabutan izin usaha.

Pemerintah daerah, lanjut Nurdiana, tak akan segan bertindak tegas demi menjaga keadilan distribusi LPG subsidi bagi masyarakat kecil.

Dalam pengawasan ini, Disperindagkop juga bekerja sama dengan PT Gresik dan PT CBL yang merupakan pemasok LPG ke Kabupaten Mukomuko.

Setiap bulannya, kedua perusahaan ini mendistribusikan sekitar 4.000 tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram ke wilayah tersebut.

“Kami terus koordinasi dengan pihak terkait agar distribusi berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Tujuan utama kami adalah agar gas bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tutup Nurdiana.

Langkah pengawasan seperti ini diharapkan bisa menekan praktik curang di lapangan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG subsidi. (HS)