Kadis PUPR Jambi Dampingi Gubernur Tinjau Proyek Infrastruktur Bersama Komisi V DPR RI

Aksara24.id – Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakkir, mendampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI yang meninjau sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Jambi, Senin (14/4/2025).

Dalam kunjungan itu, Gubernur Jambi, Al Haris, menyatakan komitmennya untuk membantu proses pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi, dengan anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi sebesar Rp25 miliar sebagai upaya pengendalian banjir.

“Pemerintah Provinsi Jambi akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR dalam proses pembebasan lahan ini. Kita dari provinsi menyiapkan dana sekitar Rp25 miliar,” ujar Al Haris.

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua, Ir. Ridwan Bae, tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pukul 10.40 WIB dan langsung melakukan peninjauan ke sejumlah titik krusial. Salah satunya di Stasiun Pompa Air Sungai Asam, yang menjadi perhatian utama dalam pengendalian banjir di Kota Jambi.

Dalam rombongan turut hadir sejumlah anggota Komisi V DPR RI, di antaranya Edi Purwanto, Adian Napitupulu, H. Bakri, Musa Rajekshah, Hamka Baco Kady, H. Haryanto, Sofwan Dedy Ardiyanto, Ilham Pangestu, Zigo Rolanda, Daniel Mutaqien Syaffiuddin, Ade Ginanjar, Marlyn Maisarah, Tamanuri, Syarief Abdullah Alkadrie, Irmawan, Ruslan M. Daud, Syafiuddin, Syahrul Aidi Maazat, Abdul Hadi, Athari Ghauthi Ardi, dan Ishak Mekki.

Selain Gubernur Al Haris, tampak pula pejabat penting lainnya seperti Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta sejumlah kepala OPD dan mitra kerja Komisi V DPR RI.

Ketua Tim Kunker Komisi V, Ridwan Bae, dalam keterangannya mengatakan bahwa permasalahan banjir di Kota Jambi salah satunya disebabkan oleh belum tuntasnya proses pembebasan lahan dan pembangunan kolam retensi.

“Persoalan utama yang kami temukan adalah ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, termasuk kolam retensi yang belum terbangun,” kata Ridwan.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan di sekitar pintu air Sungai Asam yang telah berlarut sejak 2016.

“Perencanaan di pintu air ini sudah disusun dengan baik, namun proses pembebasan lahan yang belum tuntas menjadi penghambat hingga hari ini. Kami berharap hal ini segera diselesaikan,” tegas Bakri. (Red)