Mukomuko, Aksara24.id – Sejumlah pemuda dan aktivis masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Mukomuko segera mengaudit dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tujuh desa di Kecamatan Air Dikit.
Mereka menilai pengelolaan BUMDes di wilayah itu tidak menunjukkan kemajuan meski telah menghabiskan anggaran hampir Rp950 juta sejak 2016.
Tujuh BUMDes yang dimaksud antara lain BUMDes Maju Bersama, Colo Sejahtera, Bina Mandiri, Sari Bulan, Makmur Jaya, Sumber Jaya, dan Tirta Kasai.
Pemantauan di lapangan menunjukkan mayoritas BUMDes tersebut tidak aktif alias vakum. Bahkan, sebagian besar tidak memiliki arah usaha yang jelas dan tidak memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat desa.
Seorang pemuda yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya dugaan dana BUMDes yang tidak jelas penggunaannya.
“Sebagian uang masih tertahan di rekening, sebagian lagi tidak diketahui kemana. Tidak ada satupun BUMDes yang benar-benar berkembang,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan minimnya dukungan kepala desa menjadi faktor utama kegagalan tersebut.
“Orang-orang pintar banyak di desa, tapi mereka enggan terlibat karena tidak ada gaji. Mereka hanya dapat hasil kalau BUMDes jalan dan menghasilkan,” katanya.
Heri, salah satu tokoh pemuda lainnya, menambahkan bahwa beberapa kepala desa terkesan hanya menjadikan BUMDes sebagai formalitas.
“Modal yang diberikan pun sangat minim, ada yang cuma Rp62 juta, ada juga yang Rp230 juta, tapi hasilnya tidak terlihat,” ungkapnya.
Ia juga mengkritik praktik jasa simpan-pinjam yang dijalankan oleh beberapa BUMDes karena tingkat pengembalian dana pinjaman yang rendah.
“BUMDes seharusnya fokus pada usaha produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, bukan pada usaha yang berisiko tinggi seperti simpan-pinjam,” lanjut Heri.
Sekretaris Jenderal Rumah Proletar, Agus Aswandi, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Mukomuko segera turun tangan.
“Perlu evaluasi menyeluruh dan pemetaan terhadap persoalan di masing-masing BUMDes. Jangan sampai uang desa dibiarkan mengendap atau hilang tanpa jejak,” kata Agus.
Ketua Umum LSM OMBB Bengkulu, Daimin, juga meminta Inspektorat melakukan audit secara transparan dan menyeluruh terhadap seluruh BUMDes di Kecamatan Air Dikit.
“Kami curiga ada penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal. Inspektorat harus segera membuka ke publik ke mana arah dan tujuan dana tersebut,” tegasnya.
Dorongan berbagai pihak ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat mendambakan pengelolaan dana desa yang jujur, akuntabel, dan membawa dampak nyata.
Mereka berharap audit dari Inspektorat dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem BUMDes agar kembali ke tujuan awal: memperkuat ekonomi desa.
Sumber: ZH
Pewarta: HS
Discussion about this post