Aksara24.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, menegaskan perlunya percepatan penyelesaian persoalan agraria di Jambi dan meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan kompleksitas konflik lahan yang terus berlarut.
Hal itu disampaikannya saat memimpin delegasi masyarakat Jambi untuk menyampaikan aspirasi ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Hafiz Fattah membawa perwakilan mahasiswa serta unsur aliansi masyarakat yang selama beberapa bulan terakhir aktif bersuara terkait masalah agraria dan isu sosial lainnya di Jambi. Delegasi ini menyerahkan dokumen “Manifesto 17+8” yang berisi rangkuman tuntutan masyarakat.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah tidak masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Agraria dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun berjalan, meski Jambi termasuk provinsi yang paling tinggi tingkat konflik lahannya.
“Persoalan agraria semakin kompleks, mulai dari sengketa kawasan hutan, tumpang tindih izin, hingga penggusuran lahan masyarakat oleh perusahaan. Meski RUU-nya belum masuk Prolegnas, pemerintah pusat dan DPR tidak boleh abai,” ujar perwakilan aliansi dalam dialog bersama BAM.
Hafiz Fattah menegaskan kembali pandangan tersebut dan meminta agar isu agraria Jambi mendapat perhatian lebih serius. Ia menilai konflik berkepanjangan akan terus berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Ini bukan isu baru. Di Jambi, konflik agraria menyangkut hak hidup masyarakat. Karena itu, kami membawa langsung aspirasi ini ke DPR RI agar penyelesaiannya tidak lagi berjalan parsial,” kata Hafiz.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menyebut seluruh isu agraria yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan internal lembaga tersebut. Ia menambahkan bahwa BAM dibentuk untuk menjembatani dinamika lokal di daerah agar tersalur langsung ke DPR RI.
“Kami menerima dan mencatat semua isu, termasuk konflik lahan yang menjadi tekanan masyarakat Jambi,” ujarnya.
Selain persoalan agraria, delegasi juga menyampaikan tuntutan agar delapan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi membuka dialog rutin sebulan sekali bersama masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi kepemudaan, LSM, dan tokoh masyarakat.
Di akhir pertemuan, Hafiz Fattah menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat.
“Tidak boleh ada suara rakyat yang dibiarkan menggantung. DPRD akan terus memastikan setiap aspirasi bisa ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi,” tutupnya. (Adv)
Discussion about this post