Aksara24.id- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Kertapati, Palembang terkait debu dari demo Batubara anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil 1 Kota Palembang menggelar reses tahap ke II di halaman kantor Camat Kertapati, Palembang, Selasa (12/7).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dari Partai Golkar, dengan anggota lainya Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Dedi Siprianto dari PDI Perjuangan dan H Chairul S Matdiah dari Partai Demokrat.
Hadir Camat Kertapati, Khaerul Minsyar, SE.dan warga Kertapati Palembang dan sejumlah perwakilan perusahaan batubara di Kertapati Palembang.
Sayang kedatangan wakil rakyat ini tidak mendapatkan apresiasi pihak perusahaan tambang di kawasan Kertapati, yang hadir adalah perwakilan perusahaan yang tidak berkompeten dalam mengambil keputusan, seperti PT BAU diwakili stad biasa sedangkan PT BA diwakili bagian security, PT BMS di wakili Manager , PT Kalog diwakili staf.
“Sepertinya kehadiran kami tidak di sambut baik oleh perusahaan –perusahaan tambang yang ada di sekitar itu , sehingga saya minta kepada Pak Prima Salam yang merupakan anggota Komisi IV , kalau memang mereka merasa izinnya bukan dari provinsi tapi mereka harus ingat bahwa daerah operasionalnya di Sumatera Selatan, apa yang didapatkan Sumatrera Selatan tidak sebanding dengan dampak dari batubara yang mereka keruk hasilnya dari tanah Sumatera Selatan,” katanya.
Anita juga kecewa yang hadir dalam pertemuan kali ini hanya satu lurah sedangkan lurah lain di Kertapati tidak hadir dalam pertemuan kali ini.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kedatangan pihaknya juga menindaklanjuti keluhan dari masyarakat sekitar yang disampaikan kepada DPRD Sumsel tentang keluhan debu dari batu bara yang ada di sekitar depo terdapat ini.
“Sehingga tugas kami adalah menyambung lidah antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di daerah ini, kalau saya tidak salah ada perwakilan PT BAU, PT BMS tidak ada perwakilannya, PT BA juga tidak ada perwakilannya dalam pertemuan ini,” katanya.
Anita berharap perusahaan-perusahaan batubara yang ada di sekitar Kertapati untuk bisa duduk mendengarkan keluh kesah dari warga masyarakat karena sebetulnya hal itu sudah pernah pihaknya lakukan pada tahun-tahun sebelumnya atas keluhan dari warga masyarakat khususnya di daerah sekitar depo belakang stasiun Kertapati.
“Karena kita berharap keberadaan perusahaan itu juga sangat penting untuk Sumatera Selatan tetapi kepedulian sosial perusahaan yang ada di aktivitasnya di dekat Depo di stasiun itu juga yang kita harapkan untuk masyarakat sekitar ,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Prima Salam menambahkan kalau beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Sumsel melakukan kunjungan ke PT RMK di Kramasan untuk menyikapi warga di ring satu tersebut memang permasalahannya masalah debu.
“Perwakilan perusahaan batubara yang hadir juga tidak berkompeten dalam mengambil keputusan,” katanya.
Atas hasil reses ini pihaknya akan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel untuk diambil tindakan untuk melakukan kunjungan ke PT BAU, PT BMS, PT Kalog, PT BA.
“ Di PT RMK kemarin kami mendapat laporan soal debu, kami minta penyediaan water tanker, untuk mengurangi polusi udara, terus masalah amdal , masalah pencemaran lingkungan , nanti ini semua hasil reses kita rangkum dalam rapat paripurna ,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah ketua RT dan warga Kertapati seperti M Islam Hasan, Hambali, Sarjito, Sumadi mempermasalahkan kontribusi perusahaan batubara tersebut terutama warga di ring satu depo perusahaan tersebut di Kertapati, termasuk keluhan masalah debu, meminta pemasangan air bersih dan bantuan susu.(wily)
Discussion about this post