Inflasi di Jambi Dinilai Terjadi Akibat Kemacetan Truk Batu Bara

Oleh: Dr. Noviardi Ferzi

Kemacetan truk angkutan batu bara dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya peningkatan inflasi di Provinsi Jambi, karena menghambat kelancaran kendaraan pengangkut pasokan kebutuhan pokok.

Pengamat Ekonomi Noviardi Ferzi saat dikonfirmasi mengatakan, selama sektor angkutan batu bara mengalami kemacetan, inflasi di Jambi akan tetap tinggi. Seharusnya Pemerintah Jambi memikirkan hal tersebut.

Inflasi di Jambi karena sektor angkutan batu bara, selagi sektor angkutan mengalami kemacetan inflasi akan tetap tinggi, misalnya dari Curup panen jam empat sore terus mengakut ke Sarolangun, terus saat dibawa ke pasar Jambi lalu macet berjam-jam, dan itu membuat inflasi juga.

Infalasi bukanlah disebabkan permintaan yang meningkat, tapi stok barang yang berkurang. Dan gubernur, lanjutnya, harus bekerjasama dengan produsen pangan, dan jika tidak ada produsen pangan, berarti Jambi harus membentuk sentral produksi sendiri.

Dinas perdagangan kota bekerjasama dengan pemerintah di Curup dalam hal mengamankan pasokan cabai. Selama ini kan tidak dilakukan, sehingga produksi cabe terganggu.

Sementara itu, Bank Indonesia ikut campur dalam mengatasi inflasi Jambi. Karena pemerintah sudah panik, sehingga solusi temporer dicoba untuk diterapkan, seperti menyuruh warga yang tidak tau bertani diharuskan untuk bertani demi tekan inflasi.

Meski dikasih pupuk gratis tentu tidak bisa. Karena butuh empat tahun untuk mendidik jadi petani sampai pesantren disuruh tanam cabai, dan itu bukan solusi, karena mereka pesantren bukan petani.

Untuk menahan Inflasi, pemerintah harus mengutamakan kerja sama antar daerah dalam kata mengamankan pasokan.

Seperti DKI Jakarta itu ada Pasar Jaya bekerjasama dengan sentral sentral produksi di Bogor, di Yogja. Sehingga ada jaminan barang yang beredar untuk DKI dan bisa dibayangkan jika PD (Pemerintah Daerah) Pasar Jaya itu tidak mengamankan stok barang dan ada selisih harga barang mahal saja Bawang Brebes, DKI tidak makan bawang.

Penulis adalah Pengamat Ekonomi