Ikuti FGD APRI Provinsi Jambi, Mahasiswi Teknik Lingkungan UNBARI: Agar Pertambangan Jangan Hanya Memikirkan Produksi Saja

Aksara24.id – Tidak sampai 24 jam usai dilantik pada Senin, 9 Januari 2023, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi tancap gas gelar Forum Group Discussion (FGD) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa, 10 Januari 2023.

Tidak tanggung- tanggung, FGD yang bertajuk “Solusi Cepat Legalisasi Tambang Rakyat. Rakyat Sejahtera, Kawasan Lestari, Daerah Untung” tersebut menghadirkan narasumber dari 4 kementerian, yakni Kemenko Marves, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

Dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi hingga mahasiswa terpantau juga hadir mengikuti rangkaian kegiatan FGD tersebut hingga selesai.

Ketua Pelaksana FGD sekaligus Wakil Ketua DPW APRI Provinsi Jambi, Karyadi menyebutkan, ada sebanyak 127 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah dipetakan di Provinsi Jambi.

WPR tersebut berada di 4 kabupaten yakni Batanghari, Tebo, Sarolangun dan Merangin. Potensinya pun macam-macam, mulai dari emas, Galian C, hingga minyak bumi.

Karyadi mengatakan, APRI Provinsi Jambi akan mengupayakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di empat daerah tersebut.

“Sudah keluar SK Menterinya untuk WPR, saat ini prosesnya melangkah ke berikutnya untuk mengurus dokumen Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS),” ujar Karyadi di depan awak media.

Dalam pengurusan KLHS, kata Karyadi, bakal melibatkan universitas yang ada di Provinsi Jambi. Setelah dokumen KLHS rampung, pihaknya akan bersiap dalam pengurusan IPR.

“Kalau melihat pengalaman dari provinsi lain, pengurusannya sekitar 6 bulan,” ujarnya.

Karyadi menjelaskan, FGD itu bukan hanya euforia semata. Buah pemikiran yang terkumpul dalam FGD tersebut akan diteruskan kepada dinas yang berkaitan, bahkan diusahakan sampai kepada Presiden RI, Joko Widodo.

“Ke semua dinas terkait bahkan sampai ke presiden agar ada terobosan terobosan. Karena memang yang menjadi pilot project dari sekian instansi itu dikomandoi oleh Kemenko Marves,” ucapnya.

Sementara di tempat terpisah, seorang peserta FGD yang berasal dari Teknik Lingkungan, Universitas Batanghari, Glorya Dwi, menyampaikan jika FGD yang diikutinya sangat bermanfaat.

“Banyak manfaatnya dan menambah wawasan. Kami dapat ilmu, seperti bagaimana lingkungan di kawasan tambang. Selain ilmu, dapat relasi juga,” kata mahasiswi tersebut.

Sebagai mahasiswi, Glorya punya harapan besar bagi pertambangan di Provinsi Jambi. Ia mengatakan, selain mengambil hasil bumi, sudah sepantasnya penambang bisa memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Khususnya untuk di lingkungan. Agar pertambangan jangan hanya memikirkan produksi saja tanpa memikirkan kelestarian lingkungannya,” ucap Glorya. (Afd)