Aksara24.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan konflik lahan di Provinsi Jambi saat ini sebanyak 348. Hal tersebut dikatakan Edi saat menemui masyarakat korban konflik lahan di Desa Sungaibungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi
Dalam pertemuan tersebut Edi Purwanto tampak serius mendengarkan keluhan yang disampaikan masyarakat di desa setempat.
Di hadapan Edi Purwanto, salah satu warga Desa Sungaibungur menceritakan bahwa pada tahun 2022 lalu dirinya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang turut disaksikan masyarakat lainnya sudah mengukur dan mengecek lahan tersebut, namun sampai saat ini mereka belum menerima kejelasan hak tanah tersebut dari pihak BPN.
“Dari tahun 2022 sampai saat ini, kami hanya mengetahui di tahun ini bahwa lahan kami ada seluas 1.500 hektare,” katanya.
“Namun sampai detik ini belum ada kejelasan dari pihak BPN apakah lahan tersebut ada atau tidak. Karena belum ada keputusan pasti dari pihak BPN,” tambahnya.
Namun dengan hadirnya Edi Purwanto di tengah masyarakat saat ini mereka berharap bisa membantu memperjelas bahwa lahan yang mereka permasalahkan itu ada dan dapat ditempati.
“Lahan kami luas pak, namun kami tidak mengetahui di mana lahan itu dan siapa yang memilikinya, dan siapa yang menikmatinya,” tegasnya.
Sekali lagi, masyarakat menegaskan bahwa mereka memiliki lahan yang luas namun mereka tidak bisa menikmatinya.
“Kami hanya berharap bapak, bahwa kejadian ini tidak akan terulang di anak cucu nanti,” sebutnya.
Di hadapan masyarakat, Edi Purwanto menyampaikan, saat ini masih banyak konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Sampai saat ini konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi sebanyak 348 konflik lahan,” katanya.
Diakui Edi bahwa banyak sekali masyarakat yang datang dan mengadu kepada dirinya tentang permasalahan konflik lahan.
“Tapi memang belum bisa cepat selesai, karena kita ingin hasil yang adil, saya tau perjuangan bapak ibu itu pasti panjang dan melelahkan,” sebutnya.
Kata Edi, Jambi sendiri telah mendapat atensi khusus dari Menteri ATR/BPN RI, dan sebenarnya kata Edi, BPN Jambi sendiri ada di pihak masyarakat untuk membantu permasalahan tersebut.
“Kalau mau main-main sulit, apalagi pak Kapolda dan Dandim sudah kompak melihat siapa yang menjadi dalang di balik konflik lahan,” tegasnya.
Kata Edi, dirinya sudah meminta Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Berkonflik boleh, tapi jangan sampai adu fisik, bisa disampaikan dengan cara cara yang baik,” ungkapnya.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini, meskipun sedang berkonflik, namun bagaimana bisa ada efek kemanfaatan dan keadilan yang dirinya perjuangkan untuk masyarakat.
“Setelah ini kami akan panggil BPN, supaya menyelesaikan permasalahan ini. Karena tugas kita melindungi masyarakat,” pungkasnya. (SA/Adv)
Discussion about this post