Polres Kaur dan Ombudsman RI Wilayah Bengkulu Dorong Transparansi Layanan Publik Lewat Forum Konsultasi

Aksara24.id – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu bersama Polres Kaur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang rapat Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Kaur. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan layanan publik di wilayah hukum Polres Kaur.

Acara ini dihadiri oleh Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jaka Andhika Wakapolres Kaur, Kompol Indrawan Kusuma Trisna, jajaran Polres Kaur, perwakilan Kejaksaan Negeri Kaur, perwakilan OPD Kaur, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Jaka Andhika menekankan dua aspek penting dalam pelayanan publik, yakni pengawasan terhadap maladministrasi dan penerapan standar layanan sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Menurutnya, standar pelayanan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas harus terpampang jelas, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang diberikan oleh penyelenggara layanan publik.

“Kami menekankan pentingnya standar layanan yang akuntabel dan transparan agar masyarakat mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” ujar Jaka Andhika, Asisten Muda Ombudsman RI Provinsi Bengkulu.

Wakapolres Kaur, Kompol Indrawan Kusuma Trisna, menyampaikan bahwa forum ini menjadi bagian dari upaya Polres Kaur untuk memperbaiki kualitas layanan publik di seluruh instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kaur. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat dengan memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

“Forum ini diadakan untuk memastikan kualitas layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” kata Wakapolres Kaur, Kompol Indrawan Kusuma Trisna.

Forum ini diharapkan mampu menjadi momentum penting dalam perbaikan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kaur, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fokus bersama antara Ombudsman RI dan Polres Kaur.

“Harapan kami, setelah standar layanan ini terpampang jelas, pengguna layanan akan lebih mudah dalam mengakses informasi yang disediakan,” tegas Jaka Andhika dalam diskusi Forum Konsultasi Publik. (Jahri)