Aksara24.id – Ketua Umum Organisasi Masyarakat Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, mengapresiasi langkah tegas Majelis Pimpinan Cabang (MPC) OMBB Kabupaten Bengkulu Utara yang melaporkan dugaan proyek mangkrak milik Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Proyek pembangunan gedung laboratorium tersebut, yang dikerjakan oleh CV. YORAKHA, dinilai tidak diselesaikan tepat waktu dan diduga kuat merugikan keuangan negara.
“Pengawasan yang dilakukan MPC-OMBB Kabupaten Bengkulu Utara merupakan langkah yang patut diapresiasi. Mereka telah menjalankan tugas sesuai fungsi kontrol sosial untuk memastikan proyek yang menggunakan anggaran negara berjalan sesuai tujuan pembangunan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar M. Diamin dalam keterangannya, Senin (08/01/2025).
Proyek pembangunan gedung laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan putus kontrak pada 26 Desember 2024. Namun, menurut M. Diamin, langkah pemutusan kontrak tersebut harus disertai evaluasi dan pengendalian proyek yang lebih mendalam.
“Berita Acara (BA) dari Show Cause Meeting (SCM) seharusnya dilakukan untuk mengungkap lebih jelas penyebab mangkraknya proyek ini. Pengendalian kontrak harus mencakup penentuan standar pekerjaan fisik, evaluasi pelaksanaan kerja, hingga pelaksanaan rapat SCM sebelum kontrak diputus,” jelasnya.
Dia juga menyoroti pentingnya peran Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran dalam pengendalian kontrak. “Ketika kondisi kontrak telah memasuki tahap kritis di mana deviasi antara rencana kerja dan progres fisik melebihi 10% maka rapat SCM harus segera dilaksanakan dengan melibatkan konsultan pengawas, tenaga teknis PU, atau tim ahli lainnya,” tambahnya.
Menurut M. Diamin, langkah MPC-OMBB yang diketuai oleh Rozi HR di Bengkulu Utara merupakan bentuk tanggung jawab sosial organisasi dalam memastikan proyek pemerintah berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Saya sangat mendukung tindakan MPC-OMBB Kabupaten Bengkulu Utara. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk menjaga integritas pelaksanaan proyek yang didanai oleh anggaran negara,” tegasnya. (Jhr)
Discussion about this post