Aksara24.id – Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk mendukung pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam, sebagai bagian dari upaya penanggulangan banjir yang kerap melanda Kota Jambi.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris saat mendampingi kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI, Senin (14/4).
“Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot Jambi dan Kementerian PUPR. Untuk pembebasan lahan, kami dari provinsi akan bantu sekitar Rp25 miliar,” ujar Al Haris dalam sesi peninjauan Stasiun Pompa Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.
Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. Ridwan Bae dan turut diikuti puluhan anggota Komisi V lintas fraksi. Mereka tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin sekitar pukul 10.40 WIB dan langsung melanjutkan agenda ke sejumlah titik strategis, salah satunya Pintu Air Sungai Asam.
Permasalahan banjir di kawasan tersebut dinilai mendesak dan belum tertangani optimal lantaran terganjal konflik pertanahan yang berkepanjangan.
“Yang menjadi kendala adalah ganti rugi lahan yang belum tuntas, juga kolam retensi yang belum tersedia,” ungkap Ridwan Bae.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, menegaskan pentingnya penyelesaian konflik lahan yang sudah berlangsung sejak 2016. Menurutnya, perencanaan teknis sudah disiapkan dengan matang, tetapi masih terhambat di ranah eksekusi.
“Kami berharap agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pertanahan yang menjadi penghambat utama penanggulangan banjir ini,” tegas Bakri.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut jajaran Forkopimda Jambi, termasuk Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, serta para pejabat mitra kerja Komisi V.
Dengan adanya dukungan pendanaan dari Pemprov Jambi, diharapkan penanganan banjir di Sungai Asam dapat segera direalisasikan. Proyek ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat di pusat kota. (dr/*)
Discussion about this post