Kota Blitar, Aksara24.id – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Ibin, menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi melalui peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno yang dilakukan serentak bersama 12 daerah lainnya, Rabu (11/6/2025).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB ini diselenggarakan secara daring dan dihadiri oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam peresmian itu, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen peningkatan layanan publik. Kota Blitar menjadi salah satu kota yang mendapat sorotan berkat jumlah layanan publik yang dihadirkan di MPP-nya, yakni lebih dari 126 layanan.
Mas Ibin menyatakan bahwa MPP Bumi Bung Karno dirancang bukan hanya sebagai pusat layanan, tetapi sebagai representasi nyata dari perubahan paradigma birokrasi di daerah.
“Kami ingin warga merasakan pelayanan publik yang bukan hanya cepat, tapi juga nyaman dan efisien,” terang Mas Ibin.
Layanan yang tersedia di MPP Bumi Bung Karno mencakup berbagai bidang seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, pajak daerah, layanan kepolisian, hingga layanan dari perbankan dan instansi vertikal lainnya. Ini memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat yang sebelumnya harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menyampaikan bahwa MPP merupakan bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ia menekankan pentingnya keberadaan MPP sebagai bentuk integrasi layanan publik demi terciptanya pemerataan akses pelayanan bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.
Selain itu, ia berharap agar seluruh MPP, termasuk yang baru diresmikan, terus berinovasi menuju pelayanan digital yang efisien dan inklusif. Menurutnya, digitalisasi dan keterpaduan lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan pelayanan publik yang modern.
Mas Ibin pun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan di MPP Bumi Bung Karno, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia.
“MPP ini bukan tujuan akhir, tapi awal dari perjalanan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.(Iwan/Kmf/adv)
Discussion about this post