Mukomuko, Aksara24.id – Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi para kepala desa dari Kabupaten Mukomuko di Hotel Santika, Kota Bengkulu, mengundang sorotan publik.
Banyak pihak mempertanyakan relevansi dan efisiensi kegiatan yang berlangsung selama empat hari, dari 13 hingga 16 Juli 2025 itu, apalagi di tengah dorongan kuat pemerintah pusat soal penghematan anggaran.
Warga dan sejumlah pemerhati kebijakan lokal menilai, pemindahan lokasi bimtek ke luar daerah terlalu menguras biaya.
Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah Mukomuko.
Sebab, selain menambah beban anggaran, keberangkatan para kades juga membuat pelayanan publik di desa terganggu.
“Kalau memang tujuannya peningkatan kapasitas, kenapa tidak dilakukan di Mukomuko saja? Banyak gedung yang bisa digunakan. Ini soal niat baik atau tidak,” kata seorang warga Kecamatan Air Dikit yang enggan disebut namanya.
Kegiatan semacam ini juga dinilai rawan disalahartikan sebagai pelesiran berkedok pelatihan.
Kekhawatiran publik muncul karena minimnya transparansi, baik terkait penyelenggara, anggaran, maupun dampak konkret kegiatan terhadap pengelolaan aset desa dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes).
“Saat pemerintah pusat menggaungkan efisiensi, di daerah justru muncul kegiatan yang kesannya hanya menghabiskan anggaran. Ini kontradiktif dengan semangat reformasi birokrasi,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Bengkulu.
Tidak semua kepala desa mengikuti bimtek tersebut.
Beberapa di antaranya memilih tetap berada di desa, menimbang instruksi presiden yang menekankan efisiensi dan fokus pada program prioritas nasional seperti keberhasilan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Meski begitu, sejumlah pihak berharap kegiatan ini benar-benar memberi manfaat konkret.
Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa bimtek bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan benar-benar memperkuat kemampuan kades dalam mengelola aset, meningkatkan PADes, dan melayani masyarakat secara maksimal.
Transparansi penyelenggaraan dan hasil evaluasi pasca-bimtek menjadi hal yang dinanti publik agar tidak menimbulkan kecurigaan atau bahkan pemborosan yang berulang. (HS)
Discussion about this post