Kota Blitar, Aksara24.id – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Ibin, menegaskan pentingnya efisiensi dan penajaman skala prioritas dalam penyusunan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Tanggapan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2026 yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Senin (17/11/2025).
Dalam forum tersebut, Mas Ibin menyoroti situasi fiskal nasional yang berdampak langsung pada daerah. Pemerintah pusat menetapkan penyesuaian anggaran yang berimbas pada pemangkasan sekitar Rp140 miliar bagi Kota Blitar pada tahun anggaran 2026. Kondisi ini, menurutnya, menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Ia menegaskan bahwa seluruh program harus melalui evaluasi ketat agar alokasi anggaran tepat sasaran. Kegiatan yang tidak mendesak harus dipangkas, sementara sektor pelayanan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas.
Mas Ibin menyebut bahwa hingga saat ini, lebih dari 80 persen struktur APBD Kota Blitar masih ditopang dana transfer pusat, sehingga peningkatan PAD menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditunda.
Wali kota menggarisbawahi bahwa penguatan pendapatan asli daerah harus dilakukan dengan pendekatan inovatif, termasuk optimalisasi aset dan potensi ekonomi lokal. Ia meyakini langkah tersebut penting agar Kota Blitar lebih resilien menghadapi dinamika kebijakan fiskal nasional pada tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyampaikan bahwa fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas program prioritas dan beban operasional proyek strategis. DPRD menilai perlunya komunikasi teknis yang konsisten antara legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pembahasan APBD berjalan komprehensif dan transparan.
Seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kini memasuki tahap pembahasan intensif di Badan Anggaran (Banggar). DPRD menargetkan penetapan APBD 2026 dapat dilakukan tepat waktu pada 25 November mendatang. Tahapan ini menjadi penentu arah pembangunan Kota Blitar untuk tahun anggaran selanjutnya.
Meski berada dalam situasi pengetatan fiskal, Pemerintah Kota Blitar memastikan bahwa layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar tetap menjadi fokus utama. Mas Ibin menegaskan komitmennya bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas layanan masyarakat dan pembangunan harus tetap berorientasi pada kepentingan publik.(Iwan/kmf/adv)
Discussion about this post