Aksara24.id – Demonstrasi besar-besaran terkait penolakan RUU MK yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia oleh gerakan mahasiswa mengakibatkan bentrok antara aparat keamanan dan massa aksi.
Aparat mengamankan oknum-oknum yang dianggap sebagai provokator yang menyebabkan bentrok dan rusaknya berbagai fasilitas umum.
Pasca aksi tersebut munculah desakan dari Tim Advokat Untuk Demokrasi (TAUD) dan mendesak mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit karena gagal memberikan perlindungan terhadap massa aksi. Tentunya hal ini mendapat tanggapan dari berbagai elemen.
Koordinator Masyarakat Arus Depan Pancasila ( KOMRAD Pancasila) Antony Yudha mengatakan bahwa desakan tersebut sangat tidak masuk akal dan politis, lalu antony juga mengatakan bahwa persoalan ini juga harus diliat dari 2 sisi dan bagaimana nasib anggota polri yang juga terdampak ketika mengamankan aksi massa.
“Desakan untuk mencopot Kapolri adalah tindakan halu dan tidak masuk akal. Justru Pak Sigit adalah orang yang berhasil mereformasi organisasi Polri. Kalau persoalan pengamanan aksi massa harus juga diliat 2 sisi. Lalu bagaimana nasib anggota Polri yang jg terluka ketika mengamankan massa? Apa mereka bukan manusia sehingga tidak berlaku HAM bagi mereka? Jangan standar ganda dalam melihat kemanusiaan,” ujar Antony.
Antony juga menambahkan kenapa isu pencopotan Kapolri muncul pasca pidato ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ingin bertemu dengan Kapolri karena merasa kader-kader partainya selalu di”incar” dalam kasus hukum.
“Saya heran dan bertanya kenapa desakan copot Kapolri ini muncul pasca Pidato Ibu Mega untuk ketemu Kapolri. Semoga sih tidak berkaitan tetapi publik hari ini juga tidak bodoh karena setiap peristiwa politik pasti saling terhubung,” tutup Antony.(*)
Discussion about this post