Bengkulu, Aksara24.id – Penyalahgunaan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Provinsi Bengkulu.
Sejumlah masyarakat mengeluhkan praktik curang oknum tertentu yang menggunakan barcode berulang kali untuk mendapatkan BBM melebihi batas wajar.
Keluhan ini mendapat perhatian serius dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, S.E., M.Pd.
Andy mengaku telah menerima laporan dari warga yang menemukan kendaraan mengisi BBM berkali-kali dalam sehari dengan barcode yang sama.
Ia menyebut, tindakan tersebut melanggar aturan dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan BBM.
“Modus semacam ini harus segera dihentikan. Kami mendesak agar pengawasan terhadap SPBU diperketat, karena jika dibiarkan, kelangkaan BBM akan terus terjadi,” ujar Andy saat ditemui, Selasa (28/5/2025).
Menurut Andy, selain menyebabkan antrean panjang, praktik curang itu juga merusak sistem distribusi BBM yang semestinya adil dan merata.
Ia meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak cepat dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan.
“Jangan hanya menunggu laporan. Harus ada pengawasan aktif di setiap SPBU, termasuk terhadap sistem digital barcode. Kalau perlu, audit internal dilakukan untuk mengetahui titik lemah yang sering dimanfaatkan,” tegasnya.
Andy juga menyoroti kendala dalam pendistribusian BBM ke Bengkulu. Ia menilai jumlah armada pengangkut BBM masih terbatas dan menjadi faktor penghambat.
Ia mencontohkan gangguan distribusi yang terjadi antara Palembang dan Lubuklinggau akibat keterbatasan jalur dan kendaraan.
“Pemerintah harus segera menambah armada atau mencari alternatif distribusi. Jangan sampai masalah logistik mengorbankan kebutuhan energi masyarakat,” katanya.
Menjelang libur panjang dan meningkatnya permintaan BBM, Andy mendesak Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat terkait segera duduk bersama menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang agar distribusi BBM berjalan lancar.
“Kami ingin situasi di lapangan membaik. Jangan biarkan warga terus menderita karena harus antre berjam-jam, sementara oknum dengan mudah mengakali sistem. Pemerintah wajib menjaga keadilan dalam distribusi BBM,” tutup Andy. (Yola)






































Discussion about this post