Komisi I DPRD Jambi: Penguatan Toleransi Perlu Sinergi Lintas Lembaga

Aksara24.id –  Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Banten dalam rangka studi banding mengenai penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan digelar di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (22/5/2025).

Rombongan Komisi I DPRD Jambi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Ivan Wirata, dan diterima langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Banten, H. Umar Bin Barmawi, beserta jajaran.

Turut hadir perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Banten dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banten.

Dalam sambutannya, Ivan Wirata menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan referensi mengenai pembinaan toleransi serta penanganan konflik sosial antarwarga di daerah.

“Kami ingin menggali informasi mengenai peran DPRD dalam merumuskan kebijakan yang mendorong kehidupan bermasyarakat yang toleran serta upaya pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan tersebut,” ujar Ivan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Banten atas penerimaan yang hangat serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk FKUB dan Kesbangpol, yang dianggap penting dalam membangun pemahaman antarumat beragama.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Banten, Umar Bin Barmawi, memaparkan sejumlah kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten, termasuk aturan terkait pendirian rumah ibadah.

“Pendirian tempat ibadah harus mendapat kesepakatan minimal dari 60 kepala keluarga di lingkungan sekitar. Ini demi menjaga harmoni dan mencegah konflik,” kata Umar.

Namun, ia mengakui bahwa anggaran untuk FKUB Banten masih sangat terbatas, sehingga ruang gerak lembaga tersebut menjadi terbatas dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

“Kami juga berharap ke depan ada sinergi lebih kuat antara Kesbangpol dan FKUB dalam menjalankan program-program wawasan kebangsaan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama,” ujarnya.

Kegiatan studi banding ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Jambi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap kondisi sosial di Provinsi Jambi. (Adv)