Aksara24.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, telah memberikan peringatan pada pimpinan kota dan kabupaten se-Aceh terkait dengan potensi serangan fajar pada pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2024.
Ini terjadi seiring bertambahnya partai lokal di Aceh. Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh di Gedung Serba Guna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 9 November lalu.
Politik Cerdas Berintegritas merupakan salah satu produk unggulan KPK. Program ini memberikan pendidikan integritas bagi seluruh partai politik di Indonesia.
Hingga saat ini, seluruh partai politik di Indonesia, termasuk partai lokal di Aceh, telah mengikuti pendidikan politik cerdas berintegritas.
Menurut Firli, Kampanye Hajar Serangan Fajar yang disebarkan KPK melalui Roadshow Bus KPK tidak dilakukan tanpa alasan. Sebab, menurut hasil penelitian KPK, tidak ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang untuk memperoleh jabatannya.
“Tidak ada yang gratis jadi kepala daerah. Di suatu pertemuan kepala daerah se-Indonesia, saya pernah tanya, siapa yang tidak mengeluarkan uang untuk menduduki jabatannya. Saat itu tidak ada yang mengangkat tangan. Ini sesuai dengan penelitian KPK yaitu 83,2% kepala daerah mengeluarkan uang untuk jabatannya,” papar Firli dikutip pada laman resmi kpk.go.id, Minggu (12/11/2023).
Dia melanjutkan, 94% kepala daerah menjadi kepala daerah karena adanya donatur yang memberi uang.
“Kalau kita tanya lagi kenapa donator mau? 93% mengatakan bahwa dia akan dapat pekerjaan proyek pemerintah, dan kondisi ini selalu berputar. Bahkan sekarang telah jadi sistem ijon. Pemilik uang meminjamkan uangnya kepada calon kepala daerah untuk membiayai pilkada. Praktek ini umum di Jawa. Begitu menang nanti akan dipersentase berapa banyak proyek pemerintah, si pemberi ijon yang akan mengerjakan,”kata Firli.
Melihat fenomena tersebut, menjelang pilkada, KPK menggelar program Pilkada Berintegritas. Pada tahun 2020, terdapat 270 kepala daerah dan 883 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Berintegritas yang diselenggarakan di lima wilayah Indonesia.
Sementara untuk menanamkan integritas pada penyelenggara negara, KPK telah mengupayakan Kegiatan PAKU Integritas. Program ini berupaya menanamkan nilai integritas pada penyelenggara negara hingga tingkat eselon tiga, termasuk semua pejabat gubernur, bupati, wali kota pernah mengikuti kegiatan ini.
Menjaga integritas juga disinggung Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Bustami Hamzah saat membuka rapat koordinasi. Dia menyampaikan bahwa penyelenggara negara perlu memiliki dan menerapkan nilai-nilai integritas.
Bustami berharap arahan yang disampaikan KPK dalam rapat tersebut mampu mengingatkan kepala daerah di Aceh tentang bahaya korupsi serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah se-Aceh merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) Safaruddin serta seluruh wali kota dan bupati se-Aceh yang mewakili. Sementara dari KPK hadir Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Wijanarko, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Edi Suryanto beserta jajarannya. (*/Red)
Discussion about this post