Petani Mukomuko Tolak Pengeringan Irigasi, DPRD Siap Perjuangkan Penjadwalan Ulang

Mukomuko, Aksara24.id — Rencana pengeringan saluran irigasi Manjuto Kiri di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menuai penolakan dari para petani.

Pengeringan yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025 dinilai tidak sesuai dengan pola tanam yang telah ditetapkan, serta dikhawatirkan akan mengganggu hasil panen dan perekonomian masyarakat.

Penolakan datang dari petani di Kecamatan Lubuk Pinang, XIV Koto, dan Air Manjuto.

Mereka meminta agar jadwal pengeringan ditunda hingga September 2025, sesuai dengan rencana pola tanam tahun 2023-2027 yang sudah disepakati bersama.

“Kalau dipaksakan Juni, itu saat tanaman kami sedang butuh air. Bisa gagal panen. Kami mohon agar ditinjau ulang, karena ini menyangkut kehidupan kami,” ujar salah satu petani setempat.

Menanggapi keresahan itu, anggota DPRD Kabupaten Mukomuko Frengky Janas dan Ali Azwar langsung turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi para petani.

Keduanya berjanji akan menyampaikan hal ini ke pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Saya minta petani tenang. Kami sudah mendengar langsung keluhan mereka dan akan menyampaikan aspirasi ini agar pengeringan tidak dilakukan pada Juni,” kata Frengky.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin gegabah dalam mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak bagi petani.

“Saya yakin, pemerintah akan bijak. Apalagi sekarang pemerintah pusat sedang gencar mendorong ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Maka, pengeringan irigasi yang bisa mengganggu produksi pangan tentu harus dipertimbangkan matang-matang,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Mukomuko juga mendesak Komisi Irigasi untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi riil di lapangan.

“Permintaan petani bukan tanpa dasar. Mereka hanya ingin irigasi tetap mengalir di masa tanam, dan pengeringan dilakukan saat masa jeda,” tambah Ali Azwar.

Para petani berharap aspirasi mereka didengar dan pemerintah dapat memberikan solusi terbaik yang tidak mengorbankan hasil pertanian serta penghidupan masyarakat di wilayah tersebut. (HS)