Lebong, aksara24.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat ini berlangsung di ruang internal Sekretariat DPRD Lebong, Kamis (25/09/2025).
Hadir dalam rapat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Dr. H. Syarifudin, M.Si., bersama perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti BKD, Bappeda, Bagian Pembangunan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I, Ahmat Lutfi, S.H. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan masukan dari anggota Banggar dan pihak eksekutif mengenai prioritas anggaran dalam perubahan APBD 2025.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa APBD adalah instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Banggar berkomitmen memastikan penggunaan anggaran publik dilakukan secara bertanggung jawab, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan efektif dalam mencapai sasaran daerah,” ujar Carles.
Ia menambahkan, pembahasan APBD perubahan ini diarahkan untuk memperkuat program prioritas di sektor infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pj Sekda Lebong, Dr. Syarifudin, M.Si., menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan Banggar. Ia menekankan bahwa perubahan APBD penting untuk penyesuaian kebijakan fiskal, menutupi kekurangan, dan mengakomodasi program baru. “Pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi anggaran dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal dan kebutuhan mendesak di lapangan. Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar APBD perubahan benar-benar dapat menjawab harapan masyarakat,” ungkapnya.
Perwakilan BKD dan Bappeda menyoroti pentingnya penguatan pengawasan realisasi anggaran, serta efisiensi dan fokus pada program prioritas.
Rapat Banggar ini diharapkan menghasilkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah melalui APBD Perubahan 2025, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen bersama untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pun ditegaskan kembali. ( ADV )
Discussion about this post