Aksara24.id – Ratusan tenaga kesehatan yang tergabung dalam kelompok Nakes R3 dari 15 puskesmas dan satu rumah sakit di Kabupaten Kaur menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Kaur pada Senin (13/1/2025).
Aksi ini bertujuan meminta kejelasan terkait status mereka sebagai tenaga honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Ariko Bintaro, S.Kep., menyampaikan sejumlah tuntutan. Ia meminta DPRD Kabupaten Kaur menyerap aspirasi tenaga kesehatan tersebut dan mendesak Pemerintah Daerah segera memberikan kejelasan status R3.
“Kami sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga kesehatan honorer untuk melayani masyarakat di Kabupaten Kaur, namun hingga kini status kami masih belum jelas,” tegas Ariko.
Saat ditemui awak media, para tenaga kesehatan mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil seleksi PPPK. Meskipun telah mengikuti seluruh tahapan seleksi, sebagian besar dari mereka tidak lulus.
“Kami sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Ini sangat mengecewakan, mengingat pendidikan yang kami tempuh selama ini bertujuan untuk mengabdi sekaligus menjamin masa depan keluarga kami. Harapan kami seolah sirna,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Para tenaga kesehatan berharap Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap nasib mereka. Mereka meminta pemerintah daerah dan DPRD Kaur mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kaur untuk mengajukan usulan penambahan formasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian terkait.
Para peserta aksi juga mendesak agar Pemerintah Daerah mengangkat tenaga honorer R3 menjadi tenaga penuh waktu (full-time) sesuai kebutuhan instansi kesehatan di Kabupaten Kaur.
“Melalui aksi damai ini, kami berharap aspirasi kami dapat segera direspons. Jika hingga batas waktu yang kami tentukan tuntutan ini tidak ditanggapi, kami berencana menggelar aksi lanjutan,” tegas Ariko.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terkait tuntutan tenaga kesehatan tersebut. (Jhr)
Discussion about this post