Dana Kebun Sawit Desa Talang Petai Diduga Raib, Warga Desak Penegak Hukum Turun Tangan

Mukomuko, Aksara24.id – Warga Desa Talang Petai, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah diliputi keresahan.

Dugaan korupsi mencuat setelah hasil kebun sawit milik desa yang dikelola melalui program Kebun Masyarakat Desa (KMD) tidak jelas keberadaannya selama tiga tahun terakhir.

Kebun sawit seluas belasan hektare tersebut, menurut warga, mampu menghasilkan panen belasan ton setiap kali panen, yang dilakukan dua hingga tiga kali dalam sebulan.

Dengan estimasi itu, pendapatan desa seharusnya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.

Namun, warga mengaku tak pernah melihat hasilnya maupun mendapat laporan resmi dari pemerintah desa.

“Sudah tiga tahun tak ada transparansi, tak ada rapat desa. Kami tidak tahu berapa hasilnya, untuk apa digunakan. Kami sudah lapor ke BPD, tapi tidak ada tanggapan,” ujar salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan, Sabtu (10/5/2025).

Kekecewaan warga memuncak hingga mereka mengadukan persoalan ini ke media. Mereka mencurigai ada penyelewengan dana KMD yang seharusnya menjadi milik bersama masyarakat desa.

Namun, saat dikonfirmasi, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun Kepala Desa belum merespons panggilan media hingga berita ini diterbitkan.

“Kami butuh kejelasan. Jangan ada saling lempar tanggung jawab. Jika memang ada penyimpangan, segera ditindak,” tambah warga lainnya.

Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), serta aparat penegak hukum seperti Polres dan Kejari Mukomuko bisa turun langsung menyelidiki dugaan tersebut.

Mereka menuntut proses hukum yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat kembali pulih.

“Kami sudah lama memendam masalah ini. Jangan sampai muncul gejolak karena ketidakjelasan ini. Kami minta penegak hukum bertindak cepat,” pungkas warga.

Kasus dugaan penyalahgunaan dana KMD ini menjadi sinyal kuat perlunya pengawasan ketat atas pengelolaan aset desa. Masyarakat kini menunggu, apakah persoalan ini akan dibongkar hingga tuntas atau kembali menguap begitu saja. (HS)