Mukomuko, Aksara24.id – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 Mukomuko menemui Bupati Mukomuko, Choirul Huda, dalam audiensi terbuka yang digelar Selasa (5/8/2025) di aula kantor bupati.
Mereka mendesak kejelasan status kepegawaian, terutama terkait ancaman penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Suasana audiensi berlangsung hangat namun penuh keprihatinan.
Para honorer menyampaikan kegelisahan atas rencana transisi sistem kepegawaian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau ASN.
Dalam forum itu, perwakilan tenaga honorer menyoroti nasib tenaga R3 dan R4 paruh waktu yang belum memiliki kepastian hukum dan masa depan karier.
Tak hanya datang dengan suara aspirasi, para honorer juga membawa serta anak-anak mereka sebagai simbol perjuangan yang menyentuh hati.
Mereka ingin menunjukkan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal status kerja, tetapi juga soal masa depan keluarga dan generasi mendatang.
“Bukan hanya soal kami, tapi ini juga tentang anak-anak kami. Kami butuh kepastian untuk melanjutkan hidup dengan tenang,” ujar salah satu tenaga honorer perempuan dalam pertemuan itu.
Bupati Choirul Huda mendengarkan langsung seluruh keluhan dan permintaan yang diajukan. Ia mengaku memahami keresahan para tenaga honorer, dan menyatakan dukungan terhadap perjuangan tersebut, baik secara moral maupun politis.
Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh kebijakan kepegawaian harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan.
“Kami siap memperjuangkan aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun langkah kita harus tetap sesuai aturan. Saya akan koordinasi dengan provinsi dan kementerian agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tegas Bupati.
Choirul Huda juga meminta seluruh tenaga honorer untuk tetap menjalankan tugas secara profesional sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan mengawal proses advokasi ini dengan serius.
Isu honorer tidak hanya menjadi perhatian di Mukomuko. Di sejumlah daerah seperti Padang Pariaman, ribuan tenaga honorer R4 juga menuntut pengangkatan sebagai PPPK.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problem honorer bersifat nasional dan membutuhkan solusi kebijakan yang adil dan menyeluruh.
Aliansi R4 Mukomuko menegaskan akan terus mengawal perjuangan ini hingga ada kejelasan.
Mereka berharap janji Bupati tidak sekadar menjadi penghibur, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi masa depan yang lebih pasti bagi para honorer dan keluarganya.
Pewarta: Hidayat Saleh
Discussion about this post