Aksara24.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan menata ulang regulasi pengangkutan batubara melalui jalur sungai. Desakan ini disampaikan menyusul kembali terjadinya insiden kapal tongkang menabrak infrastruktur jembatan di Kota Jambi.
Terbaru, kapal tongkang BG Mega Trans II yang ditarik tugboat Equator V dengan asistensi TB Sumber IV menabrak tiang pelindung (fender) Jembatan Gentala Arasy yang berada tepat di depan rumah dinas Gubernur Jambi.
“Saya prihatin dengan seringnya insiden kapal tongkang batubara menabrak jembatan. Kejadian seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Regulasi pengangkutan batubara lewat sungai harus segera dikaji ulang,” ujar M. Hafiz saat ditemui di Jambi, Senin (19/5/2025).
Menurut Hafiz, regulasi terkait jalur sungai saat ini masih tumpang tindih dan tidak sepenuhnya jelas. Meskipun pengelolaan jalur sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat, Hafiz menilai Pemerintah Provinsi Jambi tetap harus proaktif mengambil langkah untuk mencegah terjadinya insiden serupa.
“Memang ranahnya pemerintah pusat, tapi Pemprov Jambi harus segera mengambil langkah antisipatif agar lalu lintas tongkang bisa tertib dan aman. Jangan tunggu kejadian berikutnya,” tegasnya.
Selain menyoroti regulasi, Hafiz juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya nakhoda kapal tugboat yang bertugas menarik tongkang batubara. Ia meminta perusahaan pemilik kapal lebih selektif dan profesional dalam merekrut awak kapal.
“Kita minta perusahaan batubara memastikan nakhoda kapal memiliki jam terbang tinggi dan kompetensi yang baik, agar tidak terjadi hal-hal yang membahayakan keselamatan dan infrastruktur,” katanya.
Hafiz juga menyinggung insiden sebelumnya yang melibatkan tongkang batubara menabrak Jembatan Aurduri I. Ia mendesak agar perbaikan tiang pelindung jembatan tersebut segera dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas.
“Perbaikan tiang fender Jembatan Aurduri I harus segera diprioritaskan. Jangan sampai kerusakan semakin parah dan membahayakan warga,” tutup Hafiz.
DPRD Provinsi Jambi akan mendorong percepatan koordinasi lintas instansi guna membahas solusi jangka panjang terkait angkutan batubara di wilayah tersebut, baik melalui jalur sungai maupun darat. (Adv)
Discussion about this post