Aksara24.id – Di tengah transformasi sektor jasa keuangan nasional, Provinsi Jambi muncul sebagai kawasan potensial untuk menjadi laboratorium inklusi keuangan berbasis daerah.
Kinerja industri jasa keuangan yang tumbuh stabil sepanjang Februari 2025 membuka peluang bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadikan Jambi sebagai model percontohan replikasi akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Data terbaru dari OJK Jambi menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 8,61 persen (yoy) dengan dana pihak ketiga naik 4,88 persen. Tak kalah signifikan, pertumbuhan jumlah investor pasar modal naik 15,10 persen dan pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah melonjak hingga 30,6 persen.
Meski angka-angka ini seringkali tertahan di headline lokal, bagi pengamat nasional, ini adalah sinyal bahwa ekosistem keuangan inklusif di daerah sedang berkembang pesat.
“Jambi menunjukkan bagaimana kolaborasi antara otoritas keuangan dan pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem inklusi yang sehat, bahkan di luar wilayah metropolitan,” kata ekonom digital dan keuangan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Iqbal Prasetya.
Salah satu elemen pembeda dari Jambi adalah kinerja solid Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang berhasil menjadi penggerak utama akses keuangan hingga ke wilayah akar rumput.
Kegiatan edukasi, pelatihan teknis, hingga pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SiTPAKD) membuat model kerja TPAKD Jambi dinilai scalable untuk diterapkan di provinsi lain.
Dalam konteks nasional, penguatan literasi dan pelindungan konsumen juga jadi fokus penting. Dengan 2.890 peserta edukasi keuangan sepanjang awal 2025, serta respons cepat terhadap kasus penipuan investasi seperti entitas ilegal Blackrock, OJK Jambi tidak hanya membangun sistem, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat terhadap keuangan yang sehat.
“Kalau daerah-daerah lain bisa meniru pendekatan Jambi dari pelibatan UMKM, pembiayaan syariah, hingga literasi digital maka mimpi Indonesia inklusif secara finansial bukan hal utopis,” tambah Iqbal.
Dengan semakin kuatnya ekosistem keuangan lokal seperti Jambi, arah kebijakan inklusi keuangan Indonesia tampaknya akan bergerak dari pusat ke daerah.
Bukan lagi Jakarta yang memimpin, melainkan daerah-daerah dinamis yang menjadikan inklusi sebagai bagian dari budaya, bukan hanya program. (OJK)
Discussion about this post