Aksara24.id – Sejumlah masyarakat petani di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menindaklanjuti dugaan proyek pembangunan siring irigasi tersier yang dinilai dikerjakan secara asal-asalan dan tidak transparan.
Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu itu disebut tidak memiliki kejelasan terkait volume pekerjaan dan besaran anggaran. Masyarakat menilai pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik (KIP).
“Kami curiga ada unsur kesengajaan untuk menutupi informasi publik. Pekerjaan terlihat tidak sesuai volume dan spesifikasi. Kami minta aparat segera menyelidiki,” ujar salah satu perwakilan petani, Rabu (15/10/2025).
Proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu diketahui dikerjakan dengan sistem swakelola, namun pelaksanaannya diduga tidak memenuhi standar teknis serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Akibatnya, manfaat irigasi yang seharusnya dirasakan petani menjadi tidak optimal.
“Siring irigasi itu tidak berfungsi maksimal. Air tidak mengalir dengan baik ke sawah kami,” keluh warga lainnya.
Para petani menuntut agar pihak terkait segera melakukan audit teknis dan identifikasi lapangan secara transparan. Mereka juga mendesak APH untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut.
Selain meminta penegakan hukum, warga berharap pemerintah daerah dan instansi teknis turut memastikan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik.
“Kami tidak ingin kasus seperti ini terus berulang. Pemerintah harus tegas agar tidak ada lagi proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu,” tegas salah satu tokoh masyarakat Lubuk Pinang.
Masyarakat juga berharap agar kasus ini menjadi pelajaran bagi instansi pemerintah dan penegak hukum untuk lebih serius dalam menangani dugaan korupsi yang melibatkan anggaran negara. Mereka menilai langkah tegas dapat menjadi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. (Hd)
Discussion about this post