Sekda Kepahiang: Efisiensi Anggaran, APBD 2025 Berkurang Rp 70 Miliar

Kepahiang, Aksara24.id – Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, kini sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pemotongan dana transfer ke daerah, termasuk ke Kabupaten Kepahiang.

Sekretaris Daerah Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd., M.H. membenarkan bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tahun 2025 terancam berkurang hingga Rp 70 miliar.

“Ya, benar. Saat ini kita sedang mempelajari surat resmi dari pusat terkait pemotongan anggaran ini. Jumlahnya memang cukup signifikan, kira-kira sekitar Rp 70 miliar,” ujar Sekda Hartono kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Hartono menjelaskan, sebagian besar pemangkasan terjadi pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), terutama yang digunakan untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, beberapa item rutin seperti perjalanan dinas dan belanja operasional juga ikut terdampak.

“Pemangkasan ini bukan hanya terjadi di Kepahiang, tapi di seluruh daerah. Jadi kami harus segera melakukan penyesuaian dan rasionalisasi anggaran agar kegiatan prioritas tetap berjalan,” tegas Hartono.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah menyusun ulang struktur APBD 2025 dengan mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat. Hasil revisi anggaran tersebut nantinya akan dilaporkan dan dibahas bersama DPRD Kabupaten Kepahiang.

“Kami pastikan, meski ada pemotongan, program pelayanan dasar masyarakat dan program prioritas lainnya tetap menjadi fokus utama,” lanjut Sekda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepahiang, Gregory Dayefiandro (Igor) mengatakan pemangkasan anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 25 Tahun 2025.

Menurut Igor, pemangkasan hampir menyentuh angka Rp 71 miliar, yang berdampak pada penghapusan seluruh program pembangunan infrastruktur, termasuk proyek jalan menuju kawasan wisata waterpark di Kecamatan Kabawetan.

“Semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk 2025 dibatalkan. Ini sudah menjadi keputusan pusat dan harus kita jalankan,” kata Igor.

Meskipun berat, Sekda Hartono berharap masyarakat dapat memahami kondisi ini dan tetap mendukung program-program strategis yang masih bisa dilaksanakan.

“Kita semua tentu berharap kondisi keuangan ini bisa segera membaik, sehingga pembangunan di Kepahiang bisa kembali berjalan optimal,” tutup Hartono. (Adv)