Jakarta, Aksara24.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan siap mendukung terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia dengan skema pinjaman modal hingga Rp 3 miliar per unit.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Gorontalo, dan Padang, Sumatera Barat.
Namun, Zulkifli menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan pinjaman lunak yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun.
“Jangan salah paham, ini bukan untuk dibagi-bagi. Dana ini pinjaman untuk koperasi yang akan menggerakkan ekonomi desa, dan harus dikembalikan,” tegas Zulkifli Hasan, Jumat (16/5/2025).
Dana yang dikucurkan akan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi yang diajukan dalam proposal.
Jika pengajuan Rp 1 miliar, tapi setelah verifikasi hanya layak Rp 200 juta, maka koperasi hanya bisa menerima Rp 200 juta.
“Kita akan jalankan program ini secara profesional dan transparan. Dana yang disalurkan betul-betul berdasarkan kebutuhan dan kemampuan koperasi,” jelas Zulkifli.
Koperasi ini dirancang untuk mendukung kemandirian desa dan memberdayakan ekonomi lokal. Enam fungsi utamanya meliputi:
- Memotong rantai pasok sembako langsung dari produsen ke warga.
- Agen distribusi LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga desa.
- Distributor alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung petani.
- Pengelolaan gudang dan penyewaan alat pertanian.
- Penyedia layanan keuangan digital seperti BRILink dan BNI.
- Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan.
Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit Koperasi Merah Putih selesai pada akhir Juni 2025.
Pengumuman serentak akan dilakukan pada 12 Juli 2025, sementara operasional koperasi dimulai 28 Oktober 2025.
“Oktober nanti, koperasi harus sudah berjalan, gudangnya sudah ada, distribusi barang sudah dimulai,” ujar Zulkifli.
Untuk menjamin transparansi dan keberhasilan program, pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas)berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025.
Satgas ini akan hadir hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Satgas akan memantau langsung pelaksanaan di lapangan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Program ini menjadi langkah besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dari akar rumput. (HS)
Discussion about this post