Mukomuko, Aksara24.id – Sejumlah petani di Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap proyek pembangunan siring irigasi tersier yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu.
Proyek yang tengah berlangsung di dua desa, Desa Arah Tiga dan Desa Ranah Karya, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan tanpa transparansi informasi.
Keluhan muncul dari dua titik proyek, yaitu BLP 2 M di Desa Arah Tiga dan BLP 1 B Kiri di Desa Ranah Karya. Petani menduga pekerjaan dilakukan secara asal-asalan, mulai dari penggunaan material yang tidak sesuai, bentuk alam yang tidak lurus, hingga tidak adanya papan informasi proyek.
Heriyadi, seorang petani di Desa Ranah Karya, menyebut pembangunan siring irigasi di desanya sudah berjalan hampir satu bulan. Namun hingga kini, warga tidak mengetahui detail proyek karena tidak adanya papan informasi.
“Bangunannya tidak lurus, seperti ular. Selain itu kami tidak tahu ini proyek siapa karena tidak ada papan nama. Kami hanya ingin bangunan yang bagus, supaya air lancar ke sawah,” ujarnya.
Saat tim wartawan turun ke lokasi proyek, ditemukan fakta mencengangkan, tidak ada papan informasi proyek di kedua lokasi. Di proyek BLP 2 M bahkan tidak ditemukan satu pun pekerja atau pengawas. Sementara di BLP 1 B Kiri, hanya ada beberapa pekerja tanpa pengawasan ketat.
Menanggapi keluhan petani, Sumarlin, Ketua Unit Pengelola Irigasi (UPI) Manjuto, mengatakan bahwa proyek tersebut milik BWS Sumatera VII Bengkulu dan dikerjakan dengan sistem swakelola. Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah meninjau langsung ke lapangan.
“Kami sudah mengingatkan pelaksana untuk memperbaiki bangunan yang dinilai tidak sesuai. Proyek masih dalam tahap pengerjaan, jadi masih bisa dibenahi,” kata Sumarlin.
Para petani berharap keluhan ini menjadi perhatian serius pihak terkait Dan Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera menyikapi memproses dugaan pekerjaan asal-asalan tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya pagu anggaran tidak ada dan volume pekerjaan sangat tidak jelas.
“Semoga APH segera bergerak melakukan proses mengidentifikasi pekerjaan dengan transparan dan akuntabilitas, yang menggunakan anggaran negara puluhan miliar tersebut, dan juga warga masyarakat menuntut agar proyek irigasi dilakukan secara profesional, sesuai dengan spesifikasi dan RAB, agar hasilnya bisa meningkatkan produktifitas pertanian di wilayah mereka, bukan malah menambah masalah,” tutup warga. (HD)
Discussion about this post